Perancang Perundang-Undangan Kemenkumham Jateng Terima Pembinaan Terkait Pengembangan Pola Karir

Perancang Perundang-Undangan Kemenkumham Jateng Terima Pembinaan Terkait Pengembangan Pola Karir

Baca juga: Bukhori Yusuf: Terkait Penyelenggaraan Haji, Kemenag Jangan Sendirian Negosiasi ke Saudi

SEMARANG - Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dituntut untuk memahami seluk beluk jabatan yang diemban guna memaksimalkan kinerja tugas dan fungsinya.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Nuryanti Widyastuti, Selasa (30/04).

Baca juga: Hadapi Pemilu 2024, Arsyadjuliandi Rachman Dorong Penyelenggara Segera Sosialisasikan PKPU

“Perancang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya, ” ujarnya.

Baca juga: Ahmad Sahroni: Minta KPK Tingkatkan Kinerja di 2023

Dalam kegiatan Pengembangan Pola Karir Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Nuryanti memaparkan secara detil seputar prospek jabatan fungsional perancang. Dimulai dari kebutuhan jabatan (formasi), proses penyusunan formasi Jabatan Fungsional, uji kompetensi dan rekomendasi pengangkatan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, hingga pengembangan karir dan kompetensi.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan mengungkapkan jumlah Perancang di Jawa Tengah sebanyak 103 pegawai, terdiri atas 78 Perancang yang berasal dari Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan 25 Perancang yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Baca juga: Dwita Ria Gunadi Dorong Peningkatan BOP dan Insentif Bagi Penyuluh

“Dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam Pembentukan Produk Hukum daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah terlibat dalam proses pembentukan Perda di 35 Kabupaten / Kota, dan 1 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, ” kata Anggiat.

Baca juga: Willy Aditya: RUU KIA Tidak Akan Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

Dalam hal pengembangan pola karir perancang, ia berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman para perancang peraturan perundang-undangan akan regulasi jabatan fungsional perancangan, meningkatnya minat menjadi pejabat fungsional perancang, meningkatnya tertib administrasi jabatan fungsional perancang, peningkatan kinerja dan profesionalisme pejabat fungsional perancang dan peningkatan pelayanan dalam jabatan fungsional perancang.

Kegiatan pembinaan ini diikuti oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Hukum, dan Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Jateng. Selain itu turut mengundang Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.